Pun begitu pada pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Linau – Tanjung Damai, audit BPK menemukan hasil perhitungan kuat lentur atas 23 sampel beton inti menunjukkan kekurangan mutu beton senilai Rp279.038.865,23. Dengan nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp9.239.978.826,00. Pekerjaan tersebut oleh PUPR Bengkalis telah dinyatakan selesai serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp9.239.978.826,00 atau 100 persen dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terakhir Nomor 07061/SP2D- LS/2020/1.01.03.01 tanggal 30 Desember 2020.

Pada pekerjaan peningkatan jalan Pangkalan Nyirih – Kadur dan  Peningkatan Jalan Gajah Mada menuju Batas Kecamatan Pinggir, BPK juga menemukan kekurangan mutu beton dari masing masing pekerjaan tersebut senilai Rp176.130.899,30, untuk pekerjaan peningkatan jalan Pangkalan Nyirih – Kadur dari nilai kontrak sebesar Rp9.733.376.439,00. 

Sementara untuk pekerjaan peningkatan Jalan Gajah Mada Mmenuju Bbatas Kecamatan Pinggir senilai Rp8.606.602,93. BPK juga menemukan terdapat tiga stationing (STA) dengan ketebalan kurang dari 30 cm/sesuai spesifikasi pekerjaan. Sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp108.020.664,00 dari nilai kontrak untuk pekerjaan peningkatan Jalan Gajah Mada menuju batas Kecamatan Pinggir sebesar Rp22.921.013.000,00 dan telah dibayar seratus persen dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terakhir Nomor 06258/SP2D- LS/2020/1.01.03.01 tanggal 28 Desember 2020.

Permasalahan pada lima paket pekerjaan itu berpotensi merugikan keuangan daerah karena adanya  kelebihan pembayaran dengan total sebesar Rp1.030.410.799,52.
  
BPK merekomendasikan Bupati Bengkalis Riau agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.030.410.799,52 kepada Penyedia dan menyetorkan ke Kas Daerah.